Tunisa merupakan negara tua yang mengalami banyak pergantian kekuasaan. Kepemimpinan pertama di Tunisia adalah kerajaan Carthage (Kartago) sekitar tahun 814 SM. Pada abad ke-2 SM, kerajaan Kartago mengalami kemunduran hingga diambil alih oleh kerajaan Romawi. Pada masa 439-533 M, Tunisia dikuasai oleh pasukan Vandal, sebelum ditaklukkan kembali oleh kerajaan Roma Bizantiyum (533-647 M).
Negara yang letaknya di titik paling utara benua Afrika ini kemudian berubah menjadi negara Islam. Itu terjadi sejak kedatangan Uqba bin Nafi, seorang sahabat Nabi, pada pertengahan abad ke-7 setelah pasukan Uqba berhasil menaklukkan Sbeitla (Sufetule). Tiga belas tahun kemudian, pasukan Uqba berhasil menaklukkan kota Kairuan—sekitar 156 km selatan kota Tunis—dan kemudian menjadikannya ibu kota Islam pertama di wilayah Afrika Utara. Islam di Tunisa semakin menyebar di berbagai sudut wilayah ketika dinasti Umayyah mengalami masa kejayaannya (711 M).
Pada tahun 748 M, dinasti Umayyah ditumbangkan oleh dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini mengakibatkan Tunisia terlepas dari pengawasan pusat kekhalifahan, namun kemudian dapat dikuasai lagi oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 767 M. Di tahun 800 M. Ibrahim bin Aghlab ditunjuk sebagai Gubernur Afrika Utara yang berkedudukan di Kairuan dan pada masa ini didirikan Masjid Agung yang terkenal, Ezzitouna, di kota Tunis.
Kepemimpinan-kepemimpinan selanjutnya yang juga berjasa membawa Tunisia ke era kejayaan peradaban Islam antara lain; Dinasti Aghlabiyah (767-910 M), Fatimiah (910-973 M), Zirdiah (973-1062 M), Almohad (1159-1228 M), Hafsiah (1230-1574 M), hingga masuknya Tunisia dalam wilayah Khalifah Utsmaniah (1659-1705) dan Huseini (1705-1957).
Tunisia sempat menjadi negara wilayah protektorat Perancis sejak berhasilnya perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Rakyat Tunisa melakukan berbagai upaya untuk terlepas dari protektorat ini hingga menuai hasilnya pada 20 Maret 1956 dengan dibatalkannya perjanjian Bardo dan diproklamirkannya kemerdekaan Tunisia.
Mengenal Sistem Pendidikan di Tunisia
Sebagaimana kepemimpinan di Tunisa yang sering berganti, sistem pendidikannya juga banyak mengalami pergantian. Pada abad-abad permulaan Islam di Tunisia, transformasi keilmuan diadakan di masjid-masjid dengan sistem halaqah dan talqin. Pada masa dinasti Almohad muncul sistem madrasah. Sedangkan era dinasti Turki Utsmani sekolah-sekolah mulai dibangun, dilengkapi dengan asrama bagi para guru dan murid.
Pasca kemerdekaan, pendidikan mendapat perhatian khusus pemerintah Tunisia. Program wajib belajar mulai diterapkan dari tahun 1991 bagi setiap anak yang berusia 6 sampai 16 tahun. Apabila diabaikan, maka keluarga yang bersangkutan akan mendapat sanksi.
Tentu penekanan pemerintah Tunisia terhadap program wajib belajar juga memberi kemudahan terhadap rakyatnya. Pada tahun 1992, pemerintah mendirikan lembaga as Shunduq al Wathani li at Tadhamun al Ijtima’I, yakni kotak donasi untuk solidaritas sosial. Dan di tahun 1997, pemerintah mendorong warga yang berkecukupan untuk bersedekah pada lembaga tersebut. Untuk memudahkan kinerja, didirikanlah Bank Solidaritas Tunisia pada 1997.
Selama rentang 1994-2000 terhitung 807 juta Dinar (sekitar 6,4 trilyun rupiah) yang telah disalurkan oleh lembaga ini untuk 1762 program di 1340 wilayah. Serta membantu lebih dari 240.000 keluarga (11% dari jumlah keluarga di Tunisia) dalam upaya memperbaiki taraf hidup. Angka kemiskinan pun ditekan hingga 2,4% pada tahun 2004. Sebanyak 3,7 juta Dinar (2.9 milyar Rupiah) dipakai untuk rehabilitasi gedung lembaga pendidikan dalam 130 program kegiatan.
Sebuah laporan dari Departemen Pendidikan menyebutkan, pada tahun 2004, Tunisia telah berhasil mencapai tujuan program pendidikannya hingga 99,1%. Sebuah angka gemilang bagi sebuah negara kecil yang berkembang ini. Dewasa ini di Tunisia terdapat 2,2 juta pelajar dan 334 ribu mahasiswa yang tersebar di 4.492 sekolah dasar, 829 sekolah menengah, serta 13 universitas.
Jenjang pendidikan di Tunisa terdiri dari pendidikan dasar (al-madrasah al-asasiyyah) selama 9 tahun (setaraf SD-SMP), pendidikan menengah (al-madrasah al-tsanawiyyah) selama 4 tahun (yakni 3 tahun setaraf SMA plus 1 tahun terakhir untuk persiapan masuk perguruan tinggi).
Adapun pendidikan tingginya menganut sistem LMD, yakni License (setaraf S1 ditempuh selama 3 tahun, kecuali program studi kedokteran), Magister ditempuh 2 tahun (6 bulan awal masa belajar di kelas, 6 bulan kemudian pembekalan riset, dan 12 bulan pengerjaan tesis), dan Doktor yang hanya ditempuh selama 2 tahun.
Salah satu universitas tertua dan masih eksis sampai saat ini adalah Universitas Ezzeitouna. Awalnya Ezzeitouna ini merupakan sebuah masjid (seperti yang sudah saya singgung di atas) yang kemudian bertambah luas dengan bangunan universitas. Sejarah menunjukkan bahwa universitas ini berperan dalam membangun sumber daya manusia di dunia.
Kampus ini mencetak para cendikiawan tersohor dari masa ke masa di antaranya; Ahmad at-Tifasyi (pengarang pertama Ensiklopedia Arab), Ibn ‘Irfah (pakar fikih Mazhab Maliki), Abu al-Qasim al-Syabi (penyair legendaris), Ibn Khaldun (bapak sosiologi modern), Tahar Haddad (penyair dan sosiolog), Tahir bin ‘Asyur (pakar tafsir kontemporer).
Sekilas Komunitas Indonesia di Tunisia
WNI yang tinggal di Tunisia terbagi dari setidaknya tiga kelompok. Pertama, para pelajar. Biasanya kelompok pelajar hanya menghabiskan waktu singkat dengan rentang 2 sampai 4 tahun.
Kedua, para pekerja. Mereka biasanya tinggal lebih lama di Tunisia dibandingkan para pelajar. Dan ketiga, ialah WNI yang menikah dengan warga Tunisia. Mereka yang menikah dengan warga Tunisia ada yang sebentar tinggal dan bahkan ada juga yang permanen menetap di Tunisia.
Jumlah mahasiswa yang datang ke Tunisia relatif meningkat setelah diadakannya MoU baru pasca tumbangnya rezim Zaenal Abidin bin Ali tahun 2011. Kini pertahunnya Indonesia bisa mengirim puluhan mahasiswa ke Tunisia. Bagi mahasiswa yang belum fasih berbahasa Arab diadakan program tamhidiyyah (kelas persiapan) selama satu tahun.
Untuk pelayanan KBRI di Tunisia cukup responsif, mungkin karena jumlah WNI yang tinggal di Tunisa tidak terlalu banyak sehingga dengan mudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan WNI.[mnw]
*) Tulisan ini adalah rangkuman dari diseminasi penelitian Muammar Kadafi diterbitkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama tahun 2021.
*) Sumber : iqra.id
